Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi difficulty resolving malah asik menjadi trouble having.
Perjalanan Bangsa Indonesia dalam mencapai politik yang adil dan sejahtera sangat panjang. Perubahan dari orde lama menuju orde baru, maupun orde reformasi selalu menelan korban. Pada period menuju reformasi ditandai dengan penembakan terhadap mahasiswa demonstran dan pembakaran shopping mall, gudang rokok milik Gudang Garam, toko kelontong, dan rumah menjadi sasaran concentrate on. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan politik Islam pada masa reformasi. Penelitian ini menggunakan penelitian Studi pustaka dengan. sumber hukum primer dari buku dan sumber knowledge sekunder dari artikel maupun jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah Politik Islam pasca Orde Baru (reformasi) bukan merupakan “daur ulang” politik masa lampau, dalam pengertian muatan pembentukan pemerintahan Islam, tetapi berakar dari pilihan intelektual setelah mengalami intellectual workout.
Penulisan artikel ini bertujuan untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan terutama bagi orang yang belum mengenal tentang periode sastra era reformasi. metode yang dipakai dalam penulisan artikel, dan hasil dari ulasan pustaka sistematis.
Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip one thousand go over, artinya personel intelijen tersebut memiliki 1000 identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".
Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di inside institusi intelijen sendiri.
All matters from the Juvenile Courts are to be read in a very shut courtroom to make sure the confidentiality along with the identity of the kid. A closed court ensures that only the kid’s mother and father, guardian, or appointed social staff could possibly be present throughout hearings.
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
Even though officially faraway from coordination below Kemenkopolhukam, Mahfud emphasized that his ministry could even now ask BIN for information and facts. “As being a minister, I always get data from The top of BIN and often question BIN to present presentations at ministerial meetings,” he explained.[3]
This force also brought about a worsening financial condition; two). The elite conspiracy, especially the ICMI Management, which withdrew support, mobilized demonstrations and urged the Management from the Majelis Permusyawaratan Rakyat
Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
It will be the merger of your TNI and the previous KNIL and all armed forces personnel of The 2 forces, as well as the independent paramilitary groups (laskar) which fought the war over the side on the independence motion.
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk informasi lebih lanjut intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
It is actually noteworthy that Soeharto’s individuals crammed ABRI and all intelligence businesses, remaining de facto